Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan peradaban suatu bangsa. Bagaimana sebuah bangsa merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program-program pendidikannya, semua itu yang akan menjadikannya unggul dalam jangka waktu yang lama. Tidak terkecuali dengan Papua, pendidikan adalah salah satu kunci untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua. Pemerintahan Jokowi-JK, sejak awal menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di Papua. Visi-Misi Nawacita dengan jelas menyebutkan tentang komitmen untuk “membangun dari pinggiran” serta “meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan lain-lain di pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal.”
Pada dasarnya, persoalan pendidikan di manapun, memiliki banyak dimensi yang terkait satu dengan yang lainnya. Ada persoalan kurikulum, sarana dan prasarana, kapabilitas guru dan sebagainya. Namun, di Papua, persoalannya menjadi lebih rumit karena adanya faktor infrastruktur yang masih terbatas – dengan jumlah kampung yang begitu tersebar – dan kurangnya tenaga pendidik. Semua ini mengakibatkan terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak di Papua.
Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan pendidikan yang terjadi di Papua. Program ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah melakukan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, melalui pendistribusian tenaga pendidik atau guru.
Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa target pemerintah ke depan adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menginginkan agar pelayanan pendidikan di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur memiliki kualitas yang sama. “Jangan sampai terjadi sebuah ketimpangan dan kesenjangan yang sangat lebar, itu yang tidak kita inginkan,” kata Presiden ketika memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 25 Mei 2015.
Program GGD merupakan terobosan program dari pemerintah dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pemerataan kualitas tenaga pendidik. Melalui program ini pemerintah mengalokasikan 3.500 guru yang ditempatkan di Papua dan Papua Barat, serta Aceh dan Maluku. Mereka akan menggantikan guru-guru lulusan SMP dan SMA yang masih tersebar di berbagai wilayah pedalaman. Status mereka pun adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pemerintah daerah setempat, bukan terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, komitmen mereka diharapkan lebih kuat untuk membangun daerahnya sendiri.
Kepada para peserta GGD, Presiden Jokowi mengimbau agar memberikan pendidikan karakter mental yang baik pada peserta didiknya. Anak-anak yang berasal dari daerah terpencil atau daerah perbatasan harus mempunyai kebanggaan terhadap Indonesia. “Mereka adalah anak Indonesia yang ke depan dapat bekerja di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” kata Presiden.
Khusus untuk Papua, selain program GGD, pemerintah juga melanjutkan program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem). yang merupakan program afirmatif bagi pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah daerah seperti Jawa dan Bali.
Program ADEM bergulir sejak tahun 2013 dan telah memasuki tahun ketiga pada 2015 ini. Sebanyak 1.304 anak Papua telah menimba ilmu di tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM 2015, tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan SMK di enam provinsi tersebut.
Sumber: http://presidenri.go.id/pendidikan/membangun-papua-melalui-pendidikan.html
